Kebijakan publik adalah alat yang sifatnya otoratif dan memiliki nilai bagi masyarakat pada daerah tertentu. Alat yang dimaksud di sini adalah seperangkat aturan yang sudah diformulasikan supaya bisa mencapai tujuan nasional. 

Siapa saja aktor yang bisa membentuk kebijakan ini? Pembentukannya dilakukan oleh presiden yang merupakan kepala eksekutif dan agen pemerintah lainnya. Demi membentuk kebijakan ini banyak langkah yang harus dilakukan. Lalu apa sebenarnya tujuan dirumuskannya kebijakan ini? 

Tujuan Pembuatan Kebijakan Publik 

Secara tahapan, ada lima langkah dalam pembuatan kebijakan yakni dimulai dari identifikasi masalah, formulasi, legitimasi,aplikasi serta evaluasi. Selama proses pembuatannya ada begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi. 

Contohnya saja pengaruh dari tekanan luar, kebiasaan lama, sifat pribadi, kelompok luar sampai keadaan di masa lalu. Apapun pengaruh yang muncul namun pembuatan kebijakan publik akan terus berjalan demi mencapai beberapa tujuan berikut:

1. Bertujuan untuk Menjaga Ketertiban 

Tujuan yang pertama adalah demi menciptakan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Termasuk juga ketertiban berlalu lintas, ekonomi sampai masalah umum lainnya. Negara yang tentram dan damai tentu menjadi tujuan banyak pemimpin negara termasuk partai politik. 

2. Memberikan Perlindungan Hal Masyarakat 

Tidak kalah penting, hak masyarakat juga harus dilindungi. Oleh karena itulah kebijakan dibuat dan berlaku kepada semua masyarakat di seluruh lapisan. Tanpa memandang suku, budaya dan juga ras serta agama. 

Kebijakan yang dibuat selalu bersifat adil serta mutlak. Tidak ada kebijakan yang berpihak pada salah satu golongan saja. Baru dari sinilah muncul negara yang nyaman dan aman. 

3. Membuat Masyarakat Lebih Sejahtera 

Tujuan lainnya adalah untuk membangun negara dimulai dari kehidupan masyarakat yang sejahtera. Materi kebijakan publik bahkan telah dipaparkan dalam pembukaan UUD 1945. 

4. Bertujuan untuk Bidang Tertentu 

Ada juga tujuan dari kebijakan dalam bidang tertentu misalnya saja budaya, politik, ideologi dan masih banyak lagi. Misalnya saja pada kebijakan yang membentuk Pembina Pendidikan Pancasila. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelamatkan ideologi Pancasila yang mulai berkurang. 

Contoh Kebijakan Publik di Indonesia 

Berbagai model kebijakan publik dibuat dan diterapkan sampai saat ini. Pemerintah pun terus melakukan perombakan atau penambahan demi tercapaikan keempat tujuan di atas. Demi membentuk kebijakan yang tepat maka proses pembuatannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 

Lebih dalam memahami mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan, berikut ini contoh konkritnya. 

1. Kebijakan Peningkatan UMR 

Setiap tahunnya kebijakan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) selalu menjadi perbincangan yang hangat. Oleh karena itulah berbagai pihak termasuk pemerintah selalu membuat kebijakan baru yang mengarah pada peningkatan UMR. 

Kebijakan ini pun dibuat menilik dari segi karakteristik kota atau kabupaten masing-masing provinsi. Adanya kenaikan ini akan menciptakan kehidupan masyarakat yang jauh lebih sejahtera. 

2. Kebijakan Kenaikan Harga BBM 

Harga bahan bakar kendaraan selalu mengalami perubahan, baik itu kenaikan atau penurunan. Kebijakan ini pun diambil dengan mempertimbangkan banyak aspek. Adanya perubahan harga BBM ini pun bertujuan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan operasional negara. 

Belum lagi ketika harga minyak dunia yang terus naik dan negara harus bisa memberikan subsidi BBM. Hal yang mirip juga terjadi pada harga bahan bakar seperti tabung gas untuk keseharian masyarakat. 

3. Kebijakan Pembangunan Jalan Tol 

Beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin menggalakan pembangunan jalan tol baru. Pembangunan ini merupakan salah satu contoh kebijakan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. 

Kehadiran jalan tol akan membantu masyarakat beraktifitas jauh lebih efektif. ahkan dalam pembangunannya pemerintah harus bisa mempertimbangkan masalah pembebasan tanah warga. Setidaknya dengan kebijakan ini, masyarakat di area pembangunan tidak terkena dampak buruk. 

4. Kebijakan Pemberian Subsidi Sembako 

Masih dengan kebijakan yang bisa membuat rakyat sejahtera, pemberian subsidi sembako kepada masyarakat kurang mampu rutin dilakukan pemerintah. Kebijakan ini kerap diberlakukan di masa pandemi virus Corona mengingat banyak masyarakat yang terkena dampaknya. 

Evaluasi terhadap kebijakan ini pun terus dilakukan untuk mengetahui efektifitasnya. Apakah bantuan sudah sampai tepat sasaran atau masih banyak warga yang belum bisa menerimanya. 

5. Kebijakan Ujian Nasional 

Contoh konkrit juga terjadi pada bidang pendidikan yaitu dengan diadakannya ujian nasional. Sistem pendidikan yang berubah-ubah menuntut dibuatnya kebijakan yang mengikuti perubahan zaman. 

Perubahan ujian nasional dari yang tadinya tertulis kini berbasis komputer turut mempermudah siswa mengikuti ujian dari mana saja. Bahkan ada pula wacana bahwa ujian nasional tertulis akan dihapuskan. 

6. Kebijakan Jam Belajar 

Demi membentuk masyarakat yang disiplin, jam belajar siswa pun diterapkan. Hampir di setiap daerah memasang informasi mengenai jam belajar ini sebagai pengingat. Selama jam belajar berlaku orang tua harus memastikan bahwa siswa belajar di rumah. 

Jam belajar yang berlaku pada pukul 19.00 sampai 20.00 ini juga jadi bagian menjaga keamanan anak-anak. Setidaknya anak tidak bermain di malam hari yang rawan tindak kejahatan. 

Informasi-informasi mengenai kebijakan publik yang telah dibuat harus disosialisasikan dengan tepat. Kampanye-kampanye di sosial media bisa dijalankan dengan cepat dan tepat sasaran. 

Membuat kampanye menarik seperti menggunakan frame menarik yang mudah untuk diikuti orang lain. Pembuatannya bisa memanfaatkan rajaframe.com yang menyediakan berbagai jenis frame menarik. 

Siapa saja yang mendukung kebijakan tersebut bisa turut meramaikan kampanye di internet menggunakan frame di rajaframe.com. Pilihan frame-nya sangat lengkap dan pembuatannya sangat mudah serta gratis. 

Tinggal pilih frame, unduh kemudian bagikan. Bisa juga membuat frame sendiri sesuai dengan kampanye yang akan dilakukan. Semakin sering kampanye dilakukan maka lebih mudah pula masyarakat untuk menerapkan kebijakan yang berlaku.