Sejarah Partai Golkar Sejak 1957 Hingga Pemerintahan Suharto

Golkar (Golongan Karya) bukanlah sebuah partai politik ketika dimulai, melainkan sebuah kelompok yang mewakili melalui golongan. Konsep utama Golkar bertindak sebagai perwakilan dan landasan lembaga representatif. Indonesia mulai membangun sistem multi-partai pada tahun 1957. Golkar adalah organisasi alternatif yang terorganisir secara fungsional. Partai Golkar lahir melalui kerjasama tiga tokoh perjuangan Indonesia, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Sejak tahun 1940, ketiganya telah mengembangkan konsep kolektivistik-integralistik.

Pembentukan Kelompok Fungsional telah mewujudkan konsep ketiga kepribadian ini. Pada tahun 1959, diubah dalam bahasa Sansekerta menjadi Golongan Karya. Golkar tetap dikenal sebagai Golkar di kancah perpolitikan nasional. Namun, lama kelamaan, Golkar menjadi partai politik ketika Bung Karno sebagai perancang bersama Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution sebagai penggerak, bergabung dengan Angkatan Darat untuk mengembangkan Golkar menjadi organisasi politik untuk memerangi Partai Komunis Indonesia ( PKI).

Sekretariat Bersama Golongan Karya

Angkatan Darat kemudian mulai membentuk organisasi yang terdiri dari berbagai kelompok seperti organisasi pemuda, petani, wartawan, dan sebagainya. Pada saat itu, Angkatan Darat membentuk kelompok tugas untuk mempersiapkan sebagai penanding PKI. Golkar dibentuk pada tanggal 20 Oktober 1964 yang terdiri dari pemuda, perempuan, ulama, buruh, petani, dan nelayan yang dipersatukan oleh militer, khususnya perwira angkatan darat. Sekretariat Bersama berganti nama menjadi Sekretariat Bersama Golongan Karya atau disingkat Sekber Golkar.

Sekber Dibagi Menjadi 7 Kelompok

Organisasi ini didirikan bukan hanya sebagai tempat pertemuan bagi anggota dari berbagai organisasi. Sekber Golkar kemudian bisa diterima masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah anggota yang semakin banyak. Sekretariat Bersama Golkar kemudian dibagi menjadi 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

• Koperasi Gotong Royong Serbaguna (KOSGORO)
• Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
• Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
• Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
• Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
• Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan

Golkar Ikut Pemilu

Saat Pemilihan Umum 1971, kekuatan Sekretariat Golkar sebagaimana tercantum dalam 7 KINO, menjadi landasan utama untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dengan nama Golkar (Golkar) sesuai dengan keputusan yang dibuat pada tanggal 4 Februari 1970. Hasilnya, Golkar memperoleh 34.348.673 suara atau 62,79 persen dari total suara yang diberikan.
Sekretaris Bersama Golkar juga lahir sebagai hasil rongrongan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta pengikutnya dalam kancah politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional.

Padahal Sekretariat Bersama Golkar ini mulanya sebagai wadah bagi kelompok buruh murni yang tidak terpengaruh politik. Sukarno, pada kenyataannya, menetapkan Golkar sebagai anti-partai yang fungsional. Dia telah merekomendasikan pembubaran partai pada saat itu karena dianggap gagal menyelesaikan revolusi.Banyak ketidaksepakatan muncul sebagai akibat dari pembentukan partai pada masa Orde Lama. Mereka berdua saling mengejar kekuatan satu sama lain. Akibatnya, Sukarno berusaha untuk melawan kekuatan semua kelompok ini, dan akhirnya menganjurkan pendirian Golkar untuk menggantikan partai-partai.

Golkar Dimpimpin Angkatan Darat

Menurut Historia, Sukarno terinspirasi dari Cina dan Yugoslavia, yang keduanya menganut sistem satu partai. Badan legislatif kedua negara tersebut memiliki jenis kelompok atau wadah fungsional yang mencerminkan organisasi yang melayani tujuan dalam masyarakat. Angkatan Darat kemudian mengadopsi konsep tersebut. Brigjen (Brigjen) Djurartono adalah ketua pertama Sekretariat Golkar. Djuhartono kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati pada bulan Desember 1965 pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-1. Sejak itu, Angkatan Darat selalu memimpin Golkar, dan setelah 1993, hanya ada seorang pemimpin non-militer, yaotu Harmoko. Golkar kemudian muncul sebagai partai tersukses. Apalagi Golkar identik dengan kendaraan politik Orde Baru, Suharto.

PNS Wajib Ikut Golkar

Ada peraturan pada masa rezim Soeharto di era Orde Baru yang mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk masuk Golkar. Peraturan tersebut, yang dikenal sebagai Peraturan Monoloyalitas kemudian dicabut setelah penggulingan Suharto. Personel sipil tidak lagi diwajibkan mendukung satu partai politik. Golkar baru menjadi partai politik pada 1998. Jatuhnya Suharto juga diprediksi akan meruntuhkan Golkar. Namun, Golkar masih berdiri dan aktif terlibat dalam pemilu sampai hari ini. Partai Golongan karya atau disebut juga dengan Partai Golkar, adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Sejak tahun 1977, Golkar terus memenangkan pemilihan umum pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah jatuhnya pemerintahan Suharto, Golkar menjadi Partai Golkar yang terbuka tanpa lagi ada kebijakan yang mencampuri kelangsungan hidup partai.