Pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 ini adalah anak dari pasangan  Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar. Ia anak ketiga dari empat bersaudara. Kedua kakaknya perempuan yaitu Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, dan satu adik laki-laki yaitu Hashim Djojohadikusumo. Ayah Prabowo bernama Soemitro Djojohadikusumo berasal dari Kebumen, propinsi Jawa Tengah. Ia seorang pakar ekonomi juga politisi dari Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu jabatannya sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir berakhir pada April tahun 1952.

Sedangkan Ibu Prabowo bernama Dora Marie Sigar dikenal dengan nama Dora Soemitro, beragama Kristen Protestan keturunan Minahasa. Ibunya berasal dari Maengkom, Langowan, Sulawesi Utara. Setelah kelahiran Prabowo, kemudian Soemitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo sendiri adalah cucu dari Margono Djojohadikusumo pendiri Bank Negara Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Keluarga Djojohadikusumo berdarah ningrat, keturunan Raden Tumenggung Kertanegara, panglima laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo diambil dari nama pamannya yaitu Kapten Soebianto Djojohadikusumo.

Kapten Soebianto adalah seorang perwira Tentara Keamanan Rakyat yang gugur pada Pertempuran Lengkong tahun 1964 di Tangerang. Sejak kecil Prabowo tinggal berpindah-pindah tempat di luar negeri karena mengikuti tugas orang tuanya. Dari satu negeri ke negeri lain. Begitu juga dengan pendidikan dasar hingga menengah selalu berganti-ganti sekolah. Ia sekolah SD di Hongkong, pindah ke Malaysia, Swiss, dan akhirnya menamatkan sekolah menengah atasnya di American School di Inggris. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia.

Lalu di Zurich International School di Zurich, Swiss dan The American School di London, Inggris. Pada usia 16 tahun, Prabowo pulang kembali ke negara Indonesia. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Soemitro kembali ke negara Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dia diperkenalkan oleh ayahnya tentang masyarakat Indonesia. Prabowo muda tidak hanya sekadar ikut secara pasif, tapi dia terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan yang digelar orang tuannya. Saat itu orangtuanya dikenal sebagai seorang begawan ekonomi dan aktivis sosialis.

Pernikahan

Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi yang merupakan anak dari Presiden Soeharto. Dari pernikahannya, Prabowo dikaruniai satu orang anak yaitu Ragowo Didiet Hediprasetyo. Tetapi pernikahan kurang harmonis. Setelah Orde Baru tumbang, Prabowo Subianto dan istrinya Siti Hediati Hariyadi berpisah pada tahun 1998. Anak Prabowo yaitu Didiet, tumbuh di Boston, Amerika Serikat. Profesi Didiet merupakan seorang desainer di Paris, Prancis.

Karir Militer

Nama Prabowo Subianto selalu diperbincangkan di dunia politik dan militer. Tidak hanya di dunia politik dan militer saja, ternyata beliau banyak mengemban tugas penting di negara Indonesia bidang ekonomi hingga pergerakan Indonesia. Pada usia 19 tahun tersebut, Prabowo memutuskan untuk masuk pendidikan di Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, Jawa Tengah. Padahal sebelumnnya, ia sudah diterima kuliah di University of Colorado dan George Washington University, Amerika Serikat. Prabowo lulus di AMN pada tahun 1974. 

Pada tahun 1976, beliau mengawali karir militer di TNI angkatan darat sebagai seorang Letnan Dua setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985 Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yudha atau Kopassandha yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor-Timur. Saat usianya 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu Komandan Pleton termuda dalam operasi. Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, yang merupakan pemimpin Fretilin yang saat Operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. 

Tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328. Tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan Khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3/Sandi Yudha, yaitu salah satu Komando kontra-insurjensi Kopassus. Seterusnya Prabowo menjabat sebagai wakil komandan komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo. Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma. 

Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya. Prabowo membawahi sekitar 11 ribu pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Meskipun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopassus di pengawasannya Timor Leste dari Dili menuju Yogyakarta, dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah memanas.

Mendirikan Partai Gerindra

Prabowo turut mendirikan lembaga swadaya masyarakat pertama di Indonesia bernama Lembaga Pembangunan. Prabowo mulai terlibat membangun jaringan sosial yang dulu pernah dibangun oleh orang tuanya, dia punya ide mengumpulkan kembali anak-anak petinggi Partai Sosial Indonesia (PSI) yang dulu orang tuanya aktif di sana. Bersama sang adik, Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalang Muchdi Purwoprandjono serta sederet nama lainnya, pada tanggal 6 Februari tahun 2008 mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.

Pada partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara (4,46%) dan menempatkan dua puluh enam orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu Legislatif Indonesia pada tahun 2009. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kongres V Petani 5 Desember 2004 di Jakarta, dia terpilih menjadi Ketua Umum HKTI periode 2004-2009 menggantikan Siswono Yudo Husodo dengan memperoleh 309 suara, mengalahkan Sekjen HKTI Agusdin Pulungan, yang hanya meraih 15 suara dan satu abstein dari total 325 suara.

Diberhentikan Sebagai Panglima Kostrad

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan digantikan oleh Habibie yang langsung dilantik pada hari yang sama. Siang harinya Prabowo menemui Habibie dan memintanya agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima ABRI menggantikan posisi Wiranto. Tetapi Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai panglima Kostrad. Prabowo menemui Soeharto setelah diberhentikan dari jabatannya, akan tetapi ayah mertuanya Prabowo itu tidak mendukungnya.

Akhirnya Prabowo mendapatkan penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Arie J. Kumaat. Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo bersama  6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu: Fachrul Razi (Wakil Ketua), Djamari Chaniago (sekretaris), Arie J. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambanv Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan; salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangab, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasad ataupun Pangab.

Selama persidangan berlangsung, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru. Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan (Pasal 103 KUHP Militer); memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain (pasal 55 (1) ke-2 KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP), dan penculikan (Pasal 55 (1) ke-2 dan Pasal 328 KUHP). Pemberhentian Prabowo dari dinas militer terjadinya kontroversi saat pemilihan umum 2009, apabila politisi Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan “diberhentikan dengan hormat”.

Mencalonkan Diri Menjadi Presiden

Dalam kampanyenya, Prabowo menyatakan apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan sumberdaya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, serta membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, serta membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, kuat, tegas dan efektif.

• Pada tahun 2004, dia mencoba bertarung menjadi calon presiden melalui konvensi Partai Golkar tapi belum berhasil.  
• Belum berhasil di Golkar, dia membangun jaringan tani, ia terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2004. Pada tahun 2004, dia maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan capres Megawati. Lagi-lagi belum berhasil.
• Pada 2008, dia mendirikan Partai Gerindra sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina. Pada Pilpres 2014, dia maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Prabowo ingin Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri dan disegani dunia. Sayang, pasangan ini belum berhasil menang. Tapi partainya Prabowo, meraih kenaikan suara yang signifikan pada Pemilu 2014 dengan menjadi peringkat ketiga setelah PDIP dan Golkar.
• Pada Pilpres 2019, ia kembali bertarung berpasangan dengan Sandiago Uno. Nasib serupa terjadi kembali. Ia kalah, namun ia kemudian diangkat presiden terpilih Jokowi menjadi Menteri Pertahanan.

Bisnis Prabowo Subianto

Setelah Prabowo meninggalkan karir militer, beliau memilih mengikuti karir adiknya menjadi pengusaha. Dalam dunia bisnis Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di negara Indonesia dan juga di luar negeri. Prabowo menjadi presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.

Karirnya dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp. 1,8 triliun. Nama Kiani Kertas diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai dua puluh tujuh perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha yang dimiliki Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit dan batubara.

Pada tahun 2011, dilaporkan jika PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor yang terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada saat itu total hutang Kertas Nusantara mencapai Rp  14,31 triliun. Pada tanggal 9 Juni tahun 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar hutang sebesar Rp. 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditur dalam waktu empat puluh lima hati, apabila tidak maka Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Pada saat tanggal 22 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditur setuju dalam memberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran hutang.

Pada 20 Januari tahun 2015, PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 orang  karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melakukan unjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama 5 bulan lamanya. Namun, berita ini dibantah langsung oleh Indra Alam, Ia merasa tidak pernah memberi pernyataan bahwa dirinya mengajak buruh untuk melakukan demonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Pihak manajemen PT Kertas Nusantara juga telah mengkonfirmasi jika masalah hutang gaji telah diselesaikan sejak bulan Maret 2014. Direktur PT Kertas Nusantara Winson Pola tidak pernah meminta maaf serta menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.